Menelusuri Kembali Jejak Sejarah Hari Lahir Pancasila (1/5)
Dani Agus
Rabu, 31 Mei 2023 18:40:41
Murianews, Kudus – Sejarah lahirnya Pancasila tak bisa dipisahkan dari keberadaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosa-kai.
Melansir dari Wikipedia, nama resmi badan ini dalam bahasa Indonesia adalah Badan untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tetapi nama yang lebih umum digunakan adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Badan ini dibentuk oleh Komando Angkatan Darat ke-16 Jepang yang membawahi wilayah Jawa. Komando Angkatan Darat ke-25 Jepang yang membawahi wilayah Sumatra baru mengizinkan pendirian BPUPKI untuk Sumatra pada 25 Juli 1945.
Sementara itu, Angkatan Laut Jepang atau Kaigun yang membawahi wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur tidak mengizinkan pendirian BPUPKI.
Di akhir perang Pasifik, kekalahan Jepang semakin jelas. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan sesudah tercapainya kemenangan akhir Perang Asia Timur Raya.
[caption id="attachment_384655" align="alignleft" width="1890"]
Foto: Ketua BPUPKI Dr Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat (ngawikab.go.id)[/caption]
Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya BPUPKI.
Tetapi BPUPKI baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito.
Baca: Kisah Pohon Sukun yang Menginspirasi Soekarno Temukan Gagasan Pancasila
Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI diketuai oleh Dr Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio (Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
BPUPKI beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran dan tujuh orang perwakilan pemerintah militer Jepang yang tidak mempunyai hak suara dan hanya berstatus sebagai pengamat (observer) saja.
Baca: Berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti, Mengenang Perjuangan Pahlawan Revolusi
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah badan tata usaha (semacam sekretariat, Red) yang beranggotakan 60 orang yang diketuai Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko dari pihak Jepang. (Bersambung)
Editor: Deka Hendratmanto
Melansir dari Wikipedia, nama resmi badan ini dalam bahasa Indonesia adalah Badan untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tetapi nama yang lebih umum digunakan adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Badan ini dibentuk oleh Komando Angkatan Darat ke-16 Jepang yang membawahi wilayah Jawa. Komando Angkatan Darat ke-25 Jepang yang membawahi wilayah Sumatra baru mengizinkan pendirian BPUPKI untuk Sumatra pada 25 Juli 1945.
Sementara itu, Angkatan Laut Jepang atau Kaigun yang membawahi wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur tidak mengizinkan pendirian BPUPKI.
Di akhir perang Pasifik, kekalahan Jepang semakin jelas. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan sesudah tercapainya kemenangan akhir Perang Asia Timur Raya.
[caption id="attachment_384655" align="alignleft" width="1890"]
Foto: Ketua BPUPKI Dr Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat (ngawikab.go.id)[/caption]Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya BPUPKI.
Tetapi BPUPKI baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito.
Baca: Kisah Pohon Sukun yang Menginspirasi Soekarno Temukan Gagasan Pancasila
Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI diketuai oleh Dr Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio (Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
BPUPKI beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran dan tujuh orang perwakilan pemerintah militer Jepang yang tidak mempunyai hak suara dan hanya berstatus sebagai pengamat (observer) saja.
Baca: Berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti, Mengenang Perjuangan Pahlawan Revolusi
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah badan tata usaha (semacam sekretariat, Red) yang beranggotakan 60 orang yang diketuai Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko dari pihak Jepang. (Bersambung)
Editor: Deka Hendratmanto
