Murianews, Pati – Angka putus sekolah di Kabupaten Pati tergolong tinggi. Berdasarkan data Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7.408 anak putus sekolah (ATS).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang tak gampang untuk meningkatkan pendidikan warganya. Berbagai kalangan juga diminta ikut menangani masalah ini.
Ribuan anak putus sekolah itu terbagi dalam tiga golongan. Yakni, putus sekolah lantaran putus sekolah di tengah jalan alias dropout (DO), lulus tidak melanjutkan (LTM) dan belum pernah bersekolah (BPB).
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah mencatat, anak putus sekolah lantaran DO ini sebanyak 2.225. Terdiri dari 239 anak putus sekolah di pendidikan tingkat SD, 954 anak putus sekolah di pendidikan tingkat SMP dan 1.032 anak putus sekolah di pendidikan tingkat SMA.
Kemudian, anak putus sekolah lantaran LTM sebanyak 2.767. Terdiri dari 700 anak putus sekolah di pendidikan tingkat SD dan 2.607 di pendidikan tingkat SMP.
Sementara, anak putus sekolah lantaran BPB berjumlah 2.416 anak. Dengan rincian sebanyak 735 anak berusia pendidikan SD atau usia 7-12 tahun, 710 anak berusia pendidikan SMP atau usia 13-15 dan sebanyak 971 anak berusia SMA atau 15 tahun ke atas.
Konsultan Unicef untuk Pendidikan di Jawa Tengah, Jasman Hendratno mengungkapkan, terdapat beberapa penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Pati. Mulai dari perkawinan di bawah umur, kondisi ekonomi, budaya hingga disabilitas.
”Terus faktor budaya, itu memang, misalnya seperti ini, anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Yang penting dandan seng ayu, ndang payu rabi (segera menikah).Faktor anak jalan, anak terlantar, anak punk. Terus ada yang menjadi penyebab-penyebab lain seperti anak disabilitas,” ujar dia.
Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan pendampingan terhadap anak putus sekolah dan mendorong Pemkab Pati untuk mengurangi jumlahnya. Pihaknya juga menunggu kinerja dari pemda hingga bulan Agustus nanti, apakah terjadi pengurangan jumlah anak putus sekolah atau tidak.
”Kami agak mendesak supaya nanti bulan Agustus sudah ada anak yang dikembalikan ke sekolah. Kalau sudah ada yang dikembalikan ke sekolah nanti itu dipergunakan untuk praktik di desa-desa lain. Ini target kami dan disepakati oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Editor: Cholis Anwar
